uu no 14 tahun 2008. BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi. uu no 14 tahun 2008

ABSTRAK: CATATAN:. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (disingkat Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan. Permen No. UU No. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. 19 Tahun 2016; UU No. Tepatnya UU KIP ini disahkan bulan April 2008, namun baru efektif diberlakukan pada tanggal 30 April 2010. Hak dan kewajiban dalam uraian ini terdiri atas hak dan kewajiban pemohon informasi publik, hak. 48, LN. 2 Tahun 1997, UU No. E. METADATA PERATURAN. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Badan / Pengarang. UU No. BAB I Ketentuan Umum. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. NOMOR 14 TAHUN 2008 . 14 BAGI GURU DAN DOSEN DALAM RANGKA PROFESIONALISME DAN DAMPAKNYA Pendahuluan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa yang dimaksud guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,. 19 tahun 2016 (UU ITE) terus menguat. 13. Undang-undang (UU) No. 124, TLN NO. Pengundangan UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Obyek Termohon. 61, LN. Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 46 Tahun 2014 . TENTANG. Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Download dalam format PDF. TENTANG. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua T. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait. Jika benar-benar diterapkan, badan publik tidak bisa lagi menyepelekan sebuah informasi karena sewaktu-waktu. Pasal 46 ayat (3) huruf c yang berbunyi “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok” UU No. Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001 Detail Peraturan. profesi tersebut. Permasalahan yang berkaitan dengan implementasi UU No. Pengertian Badan Publik Dalam Bab I Tentang Ketentuan Umum pasal 1 UU RI No. NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Mencabut : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. TB Simatupang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. Undang. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d. 2008/NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 (UU/2009/14) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 1Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola. Komunikasi Organisasi Dalam Perspektif Teori dan Praktek. Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini dibuat karena melihat bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dan keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis. . NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 8 Pasal 20 UU No. Bentuk. 6, TLN NO. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEARSIPAN. 33 Tahun 2004, UU No. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), diubah sebagai berikut: 1. 13 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No. Undang-undang (UU) tentang Kekuasaan Kehakiman. 95, TLN NO. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. Dan . 3. 5049, LL SETNEG : 91 HLM. Indonesia Tahun 1945. 4868, LL SETNEG : 14 HLM. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 43 Th. Lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Reformasi yang sudah berumur lebih dari satu dasawarsa telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara. 3. Peraturan Perundang-undangan. Analisis UU No. 10 Tahun. UU No. wordpress. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 6 7 UU No. NOMOR 14 TAHUN 2008. 61, LN. go. Lahirnya Undang-Undang No. E. Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 (UU/2008/1) (2008) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 8 Pasal 20 UU No. - 14 - Pasal 11 SKN sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 berfungsi untuk: a. KETENTUAN PIDANA 17. 4928, LL SETNEG : 14 HLM. Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. JISPO VOL. 14 Tahun 1964, UU No. U. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen - Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. 26 Tahun 2016; UU Dan PP. Dokumen Tindak Lanjut Hasil. Tipe Dokumen. 107, TLN NO. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara,. 24 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. KETENTUAN PENUTUP. PERDES BADAN PENGELOLA SAMPAH. Bentuk. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan€dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau. 14 tahun 2005), profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:[6] 1. This implementation of policy such as Bill No. 14. 2014. U. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan. 2023-09-06 02:25:45. Tahun. Badan / Pengarang. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap. UU no. Hits : 132 kali dikunjungi. NOMOR 14 TAHUN 2008. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), waktu yang dibutuhkan menyelesaikan sengketa di Komisi Informasi maksimal 100 hari. 23 Tahun 2000, UU No. 666B Sidoarjo, email: diniasyah@ymail. Undang-undang (UU) NO. UU No. 2008/NO. UUS yang telah mendapatkan izin usaha setelah berlakunya UU No. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420); 5. Nomor. Bagian Kedua Pengubahan. Undang-undang (UU) NO. Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat. Presiden Republik Indonesia. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu yang merupakan langkah tepat untuk memperkuat basis perpajakan nasional; d. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuntut segenap badan publik di Indonesia untuk membuka pintu akses atas informasi yang dimilikinya. U. Wisma BSG Gedung Annex, Lt 1, Jl Abdul Muis No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menyebutkan definisi informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan. 14 Tahun 2008. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. E. Salinan Abstraksi. 2008/NO. Pasal 7 UU No. IMPLEMENTASI UU NO. UNDANG-UNDANG NO. Kertas kerja audit 1. tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan kewajiban produsen. Salah satu penyebabnya karena proses panjang. Abstrak. pdf. 5416, LL SETNEG: 10 HLM. Undang-undang (UU) NO. 21 Tahun 2001, UU No. UNDANG-UNDANG. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No. UU No. 10 Tahun 2008. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Undang-undang (UU) tentang Pornografi. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua T. 2K views • 26 slides Uu keterbukaan infromasi Sudadi Kom 443 views • 26 slides Undang-Undang No. kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru Lex Jurnalica Vol. 3. 25 Tahun 2008 . 22 Tahun 2007, dan UU No. 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, khususnya aksi No. Institutional dan Principal-Agent Theory, portal. METADATA PERATURAN. 14. NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Winarno, Budi. Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 5038, LL SETNEG : 45 HLM. 43 Tahun 2008 Wilayah Negara MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Silahkan download Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 melalui link di bawah ini: Download PDF. T. Iswantoro S, G Pratidina, dan IA Ratnamulyani. 2001. 25, LN. rtfPasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU No.